4 Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Motif di Baliknya?

Jakarta, 12 November 2026 – Empat perwira tinggi Polri berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha. Hingga kini motif dan pihak yang berada di balik perbuatan itu belum terungkap, dan penyidik maupun Istana mengaku masih menelusurinya.

Kasus ini diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Selasa (3/11/2026). Saat itu tiga perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka keempat menyusul beberapa hari kemudian.

Siapa Saja Tersangkanya

Keempat tersangka adalah:

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri. Ia sempat menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sebelum diberhentikan.
• Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri. Ia pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri pada 2024.
• Irjen Eko Hadi Santoso, kini widyaiswara di Sespim Lemdiklat Polri. Pada 2025 ia menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim.
• Irjen Slamet Uliandi, ditetapkan belakangan berdasarkan hasil gelar perkara.

Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto, Slamet diduga berperan sebagai dewan pembina Monitoring Center Bareskrim. Dalam posisi itu ia disebut berwenang menyetujui operasi yang diajukan Kepala Bagian Monitoring. Pada awal Oktober 2026, Ahrie diduga meminta izinnya untuk menghapus file hasil penyadapan, dan permintaan itu disetujui.

Peran Listyo, Ahrie, dan Eko belum dirinci penyidik. Dugaan sementara, perbuatan mereka berkaitan dengan jabatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyadapan. Tiga di antaranya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah stroke. Seorang berinisial SU sempat berstatus saksi sebelum penetapan tersangka keempat.

Sasaran dan Dugaan Modus

Menurut Bareskrim, penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasarannya tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Polisi menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.

Dalam pemberitaan, para tersangka diduga memasukkan nomor telepon Presiden, menteri, dan tokoh politik ke dalam peladen Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa izin dan tanpa prosedur hukum yang sah. Penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

Pasal yang Dikenakan

Para tersangka dijerat pasal berlapis:

• Pasal 258 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) tentang penyadapan tanpa hak, ancaman maksimal 10 tahun penjara.
• Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, ancaman maksimal 6 tahun penjara.
• Pasal 32 ayat (1) UU ITE, ancaman maksimal 8 tahun penjara.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan penyidik sejauh ini tidak memakai pasal makar. Sebaliknya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbuatan ini mengarah pada makar karena berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan negara dan kepentingan negara. Perbedaan pandangan itu belum berubah menjadi sangkaan hukum.

Apa Motifnya?

Pertanyaan ini belum terjawab. Prasetyo Hadi mengatakan pada 4 November bahwa Istana belum mengetahui motif maupun tujuan penyadapan, dan belum menerima informasi rinci soal pihak yang diduga menjadi otak di baliknya. Pemerintah menyerahkan pengungkapannya kepada aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penelusuran harus mengarah pada motif dan aktor intelektual, meski ia menekankan DPR tidak bisa menuduh pihak tertentu. Yusril menyebut tujuan perbuatan para tersangka menjadi bahan pendalaman penyidik.

Belum ada penjelasan resmi soal motif, sehingga semua dugaan di ruang publik masih berstatus spekulasi. Itu termasuk keterkaitan pihak lain, seperti tudingan yang dialamatkan kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil membantah dan mengaku justru ikut disadap. Ia mengancam menempuh jalur hukum terhadap penuduhnya.

Perkembangan Terbaru

• Sanksi etik: Irjen Ahrie Sonta dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11). Kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Tersangka lain dijadwalkan menjalani sidang etik serupa.
• Pemberhentian dari KSP: Presiden Prabowo menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit, menurut Mensesneg.
• Perlindungan saksi: Menurut LPSK, delapan saksi telah mengajukan permohonan perlindungan.
• Pengawasan DPR: Komisi III dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11) pukul 08.30 WIB untuk membahas penegakan hukum kasus ini.
• Istana meningkatkan kewaspadaan: Menurut Rakyat Merdeka, Istana juga akan melakukan pembersihan internal agar kejadian serupa tidak berulang.