Komdigi Ancam Pemblokiran Aplikasi AI dan Platform Digital Asing yang Belum Daftar

Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Kali ini, peringatan diberikan kepada sejumlah platform digital populer seperti OpenAI (ChatGPT), aplikasi AI, maupun layanan kreatif seperti Canva, yang hingga kini belum menyelesaikan proses pendaftaran resmi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa pendaftaran platform PSE bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, kewajiban ini merupakan bagian penting dari strategi kedaulatan digital Indonesia dan upaya melindungi pengguna di ruang digital. “Pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia,” ujarnya.

Kewajiban mendaftar ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. Pasal-pasal di dalam regulasi tersebut mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik — baik domestik maupun asing — untuk mendaftarkan sistem mereka melalui sistem OSS sebelum mulai melayani pengguna di Indonesia. Menurut data Komdigi, hingga pertengahan November 2025, sebanyak 25 PSE asing besar belum mendaftar atau melakukan pemutakhiran data pendaftaran. Salah satu entitas penting di daftar tersebut adalah OpenAI, penanggung jawab layanan ChatGPT. 

Alexander menegaskan bahwa Komdigi telah mengirimkan notifikasi resmi kepada pihak-pihak terkait dan membuka ruang dialog untuk membantu dalam proses pendaftaran teknis. Namun, jika dalam waktu tertentu mereka tetap abai, Komdigi dapat menerapkan “sanksi administratif hingga pemblokiran akses layanan.” Langkah Komdigi ini mendapat dukungan dari beberapa legislator. Misalnya, Anggota DPR dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi menyatakan bahwa penegakan aturan pendaftaran PSE adalah salah satu cara menjaga kedaulatan digital dan melindungi data pengguna lokal. 

Sementara sebagian pengamat menilai penegakan aturan ini wajar dalam konteks kedaulatan digital, beberapa pihak juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menekan inovasi dan akses ke teknologi seperti AI. Terlepas dari pro-kontra, Komdigi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah syarat mutlak bagi platform digital yang ingin melayani pengguna di Indonesia.