Kebijakan Dagang AS yang Bikin Geger: Legal atau Ugal-ugalan?

Mengapa Kebijakan Tarif AS Penting untuk Dikritisi?

Sistem perdagangan multilateral yang dibangun melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan dikuatkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bertujuan menciptakan tata kelola perdagangan internasional yang adil dan nondiskriminatif. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ini adalah Most-Favoured-Nation (MFN), yang mewajibkan setiap negara anggota memberikan perlakuan tarif yang sama terhadap semua mitra dagang. Namun, pada 2 April 2025, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan Executive Order 14257 yang mengenakan bea ad valorem sebesar 10% terhadap seluruh impor, serta tarif tambahan hingga 34% bagi negara-negara tertentu seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Langkah ini, yang didasarkan pada wewenang domestik seperti Section 301 Trade Act of 1974 dan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen AS terhadap prinsip non-diskriminasi dalam rezim WTO.

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah secara kronologis proses pemberlakuan tarif impor oleh AS, meninjau mekanisme hukumnya, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip MFN sebagaimana diatur dalam GATT Article I. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji dampak hukum terhadap Indonesia sebagai negara terdampak, khususnya dalam hal potensi pelanggaran hak-hak dagang dalam WTO. Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan pada tekanan tarif impor yang signifikan tanpa adanya justifikasi yang sah menurut aturan WTO. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kebijakan unilateral seperti ini dapat dibenarkan dalam sistem perdagangan internasional berbasis aturan? Dan langkah konkret apa yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kepentingan hukumnya di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks?

Apa yang Salah dari Tarif Impor AS?

Amerika Serikat melalui Executive Order (EO) 14257 pada 2 April 2025 memberlakukan tarif impor baru dengan pendekatan yang cukup agresif. Langkah ini diawali dengan penandatanganan memorandum kebijakan perdagangan pada Januari 2025 yang berujung pada investigasi mengenai defisit perdagangan. Setelah hasil investigasi menunjukkan adanya praktik perdagangan yang dianggap tidak seimbang, Presiden AS menetapkan keadaan darurat nasional dan menerapkan tarif ad valorem sebesar 10% terhadap seluruh impor, serta tarif tambahan hingga 34% terhadap negara tertentu seperti Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan India. Tarif ini diberlakukan secara bertahap mulai 5 hingga 9 April 2025.

Penerapan tarif ini didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), yang memberikan otoritas kepada Presiden AS untuk mengatur perdagangan internasional apabila terdapat ancaman luar biasa yang berasal dari luar negeri terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau ekonomi AS. EO 14257 menyatakan bahwa defisit perdagangan yang berkepanjangan merupakan “extraordinary threat” yang membenarkan tindakan darurat. Namun, banyak pihak mempertanyakan validitas argumen ini karena defisit perdagangan umumnya dianggap sebagai isu ekonomi struktural, bukan ancaman yang luar biasa atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam IEEPA. Dalam konteks ini, penerapan IEEPA tampak dipaksakan dan menyimpang dari preseden sebelumnya.

Selain IEEPA, justifikasi hukum lain yang disebutkan adalah Section 338 Trade Act 1930, yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengenakan tarif hingga 50% jika suatu negara terbukti melakukan tindakan diskriminatif terhadap perdagangan AS. Meskipun begitu, dalam EO 14257 tidak terdapat bukti atau hasil investigasi formal dari lembaga seperti USITC yang membuktikan adanya diskriminasi sistematis oleh negara-negara target. Kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada data defisit perdagangan, yang secara hukum tidak serta-merta memenuhi kriteria “discriminatory behavior” menurut undang-undang tersebut. Maka dari itu, legitimasi penggunaan Section 338 dalam kebijakan ini pun menuai keraguan.

Penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat berdasarkan Executive Order 14257 menimbulkan permasalahan serius terhadap kepatuhan negara tersebut pada aturan World Trade Organization (WTO), khususnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang merupakan instrumen utama dalam sistem perdagangan multilateral. Salah satu prinsip fundamental dalam GATT 1994 adalah prinsip non-diskriminasi atau Most-Favoured-Nation (MFN) sebagaimana tertuang dalam Article I:1, yang menyatakan:

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation... any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

Dalam konteks kebijakan AS, pemberlakuan tarif ad valorem 10% untuk semua impor dan tambahan hingga 34% hanya untuk negara-negara tertentu seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang jelas bertentangan dengan prinsip tersebut karena memperlakukan negara mitra secara tidak setara. Tak hanya itu, Article II:1(b) GATT 1994 juga dilanggar, di mana bunyinya menyatakan:

“The products described in Part I of the Schedule relating to any contracting party… shall not be subject to ordinary customs duties in excess of those set forth and provided therein.”

Artinya, setiap negara anggota WTO wajib mematuhi batas maksimum tarif yang telah mereka ikat dalam Schedule of Concessions. Dalam kasus Amerika Serikat, bound rate rata-rata adalah sekitar 3,4% untuk seluruh produk, dengan banyak kategori produk industri, elektronik, dan otomotif memiliki bound rate yang lebih rendah. Misalnya, produk elektronik seperti komputer dan semikonduktor terikat pada tarif 0% berdasarkan Information Technology Agreement (ITA); mobil penumpang dikenakan bound rate sebesar 2,5%; sedangkan produk baja dan industri umumnya memiliki tarif antara 0% hingga 5%. Dengan menetapkan tarif umum 10% dan tambahan hingga 34%, AS telah secara nyata melebihi batas tarif yang telah disepakati dalam komitmen multilateralnya.

Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah negara misalnya Negara A telah berkomitmen kepada semua mitra dagangnya bahwa tarif impor untuk produk otomotif adalah maksimal 5%. Namun, secara sepihak Negara A kemudian menaikkan tarif menjadi 20% hanya untuk Negara B, tanpa alasan keamanan atau bukti diskriminasi nyata. Dalam kerangka hukum WTO, tindakan ini tidak hanya dianggap melanggar kesepakatan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan dalam perdagangan internasional. Hal serupa kini terjadi akibat kebijakan tarif unilateral AS yang menyasar negara-negara tertentu dengan tarif melebihi bound rate, tanpa melalui proses renegosiasi di WTO sebagaimana seharusnya.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak oleh kebijakan ini, menghadapi risiko penurunan akses pasar ke AS dan ketidakpastian hukum bagi eksportir domestik. Secara ekonomi, Bank Indonesia memperkirakan bahwa kebijakan tarif ini dapat menurunkan laju pertumbuhan nasional sebesar 0.3 hingga 0.5 persen. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah implikasi hukumnya, karena Indonesia memiliki hak sebagai anggota WTO untuk memperoleh perlakuan yang adil dan nondiskriminatif. Pelanggaran terhadap prinsip MFN dan komitmen tarif AS membuka ruang bagi Indonesia untuk menempuh mekanisme konsultasi dan penyelesaian sengketa di WTO.

Sebagai respons terhadap kebijakan AS, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk mengurangi dampaknya. Beberapa di antaranya termasuk penurunan bea masuk terhadap barang-barang strategis dari AS, seperti baja, alat kesehatan, dan barang elektronik, guna meredam eskalasi ketegangan perdagangan. Pemerintah juga telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk melakukan negosiasi bilateral, menawarkan peningkatan pembelian barang AS senilai hingga US$19 miliar sebagai bagian dari diplomasi dagang. Selain itu, stabilisasi nilai tukar rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kepercayaan pasar. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya aktif Indonesia dalam mempertahankan kepentingan hukumnya sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Langkah Indonesia dan Tantangan Ke Depan

Kebijakan tarif impor Amerika Serikat melalui Executive Order 14257 mencerminkan kecenderungan unilateral yang bertentangan dengan prinsip dasar sistem perdagangan multilateral, khususnya asas non-diskriminasi dalam GATT 1994. Meskipun diklaim sebagai respons atas ancaman ekonomi, justifikasi hukum yang digunakan tampak dipaksakan dan tidak sejalan dengan preseden internasional. Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara terdampak, termasuk Indonesia, untuk secara aktif memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO guna menegakkan hak-haknya dan mendorong kepatuhan terhadap aturan global. Langkah ini bukan hanya strategis secara hukum, tetapi juga krusial dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan internasional yang berbasis pada kepastian dan keadilan.

Sumber:

World Trade Organization. General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (GATT 1947). Diakses 25 April 2025. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm.

Reuters. 2025. “US Court Keeps Trump Tariffs in Force Against Group of Small Businesses.” Reuters, 23 April 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.reuters.com/business/us-court-keeps-trump-tariffs-force-against-group-small-businesses-2025-04-22/.

The White House. 2025. “Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices That Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits.” Presidential Actions, 02 April 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/.

World Trade Organization. DS152: European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas. Diakses 25 April 2025. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds152_e.htm.

International Economic Law and Policy Blog. 2019. “US–China Tariff War: A Lesson about WTO Law.” 11 September 2019. Diakses 25 April 2025. https://ielp.worldtradelaw.net/2019/09/us-china-tariff-war-a-lesson-about-wto-law.html.

World Trade Organization. 2025. DS633: Additional Duties on Chinese Products – Request for Consultations. 5 Februari 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/ds633rfc_05feb25_e.htm.

World Trade Organization. 2025. DS635: Additional Duties on Steel and Aluminium from China – Request for Consultations. 13 Maret 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/ds635rfc_13mar25_e.htm.

Cornell Law School Legal Information Institute. 50 U.S. Code § 1701 – Purposes and policy. Diakses 25 April 2025. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1701.

The White House. 2025. “Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase Our Competitive Edge, Protect Our Sovereignty, and Strengthen Our National and Economic Security.” Fact Sheets, 02 April 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/

Reuters. 2025. “Trump Stretches Trade Law Boundaries with Canada, Mexico, China Tariffs.” Reuters, 03 Februari 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.reuters.com/business/trump-stretches-trade-law-boundaries-with-canada-mexico-china-tariffs-2025-02-02/.

Lawfare. 2025. “The Case Against IEEPA Tariffs.” Lawfare, 31 Januari 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.lawfaremedia.org/article/the-case-against-ieepa-tariffs.

Reuters. 2025. “Trump May Dust Off 1930 Trade Discrimination Law to Back Reciprocal US Tariffs.” Reuters, 12 Februari 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.reuters.com/world/us/trump-may-dust-off-1930-trade-discrimination-law-back-reciprocal-us-tariffs-2025-02-12/.

Morgan Lewis. 2025. “Reciprocal Tariffs Affect Most Products from Nearly All Trading Partners.” Publications, 07 April 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.morganlewis.com/pubs/2025/04/reciprocal-tariffs-affect-most-products-from-nearly-all-trading-partners.

Holland & Knight. 2025. “President Trump Announces 10 Percent Global Tariff, 11 Percent.” Insights, 03 April 2025. Diakses 25 April 2025. https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/04/president-trump-announces-10-percent-global-tariff-11-percent?utm_source=chatgpt.com.

Reuters. "US Tariffs May Cut Indonesia Growth by up to 0.5 Percentage Points, Minister Says." Reuters. Diakses 25 April 2025. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-tariffs-may-cut-indonesia-growth-by-up-05-percentage-points-minister-says-2025-04-10/.

Marxists Internet Archive. Chapter 1: Origins of the GATT. Diakses 25 April 2025. https://www.marxists.org/history/capitalism/gatt/ch01.htm.

World Trade Organization. Article I: General Most-Favoured-Nation Treatment (GATT 1947). Diakses 25 April 2025. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm.

Wikipedia. “Market Access.” Wikipedia: The Free Encyclopedia. Diakses 25 April 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Market_access.

World Trade Organization. United States of America. Trade Topics Database. Diakses 25 April 2025. https://ttd.wto.org/en/profiles/united-states-of-america.