Rakyat Kecewa dengan Demokrasi di Indonesia, Apakah Indonesia Sedang Menuju Okhlokrasi? Menganalisis Teori Siklus Polybius

Dalam pemikiran klasik Yunani, seorang filsuf terkenal yaitu Polybius mempunyai teori mengenai bentuk pemerintahan yang cukup menarik yang dinamakan Teori Siklus Polybius. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya bentuk pemerintahan itu terus berubah dan berputar seperti siklus yang kembali ke awal, dimulai dari monarki, aristokrasi, demokrasi, hingga menjadi okhlokrasi atau disebut juga dengan kekacauan, sebelum menuju bentuk pemerintahan yang baru.

Seperti yang kita tahu, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk pemerintahan, dimulai dari monarki, tirani, aristokrasi, hingga demokrasi. Pada awal kemerdekaan Indonesia di era pemerintahan Presiden Soekarno, kekuasaan sangat terpusat pada presiden. Hal ini dibuktikan dengan Tap MPRS No. III/MPRS/1963 yang menyatakan mengangkat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Ia juga memberi gelar untuk dirinya yaitu "Pemimpin Besar Revolusi". Namun, akhirnya kekuasaan Soekarno yang dianggap terlalu otoriter, terutama setelah kejadian mengenaskan yaitu G30S/PKI pada tahun 1965, ia lengser dan digantikan oleh Soeharto melalui Supersemar pada tahun 1966.

Namun ternyata, masa pemerintahan Soeharto, atau dikenal juga dengan sebutan Orde Baru, banyak menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tidak hanya itu, banyak pelanggaran HAM dan pembungkaman bagi mereka yang menentang pemerintahan Soeharto, sehingga bisa disebut pemerintahan Soeharto ini berada dalam fase tirani menurut Siklus Polybius. Akhirnya, Soeharto turun dari jabatannya karena tuntutan dari rakyatnya sendiri, yang pada saat itu bersamaan juga dengan krisis ekonomi tahun 1998.

Setelah Soeharto turun dari jabatannya, B.J. Habibie, yang merupakan wakil dari Presiden Soeharto, naik menggantikannya. Pada saat masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia dipimpin oleh para pejabat yang memang berkompeten dalam bidangnya. Ini dikenal dengan aristokrasi, di mana pemerintahan itu dijalankan oleh orang-orang pintar dan juga kompeten dalam bidangnya. Sehingga, pada saat itu Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi dan juga membawa angin segar reformasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak saat itu, Indonesia mulai menganut bentuk pemerintahan demokrasi.

Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata demokrasi tidak membuat negara Indonesia semakin baik. Dimulai dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto, demokrasi di Indonesia terus