Gratis Ongkir Dibatasi, Kenapa?

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membatasi program gratis ongkir dalam layanan e-commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Kebijakan ini menyoroti praktik subsidi ongkir yang selama ini dinilai tidak sehat bagi ekosistem bisnis digital.

Dalam pasal 45, pemerintah mengatur bahwa diskon ongkir hanya boleh diberikan secara berkelanjutan jika tarifnya setara atau melebihi biaya pokok layanan. Jika di bawah biaya pokok, maka program gratis ongkir hanya boleh berlaku maksimal tiga hari dalam sebulan.Langkah ini ditempuh untuk mencegah praktik perang harga yang berujung pada kerugian sistemik, terutama bagi perusahaan logistik dan pelaku usaha kecil. Selain itu, pembatasan ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan pekerja logistik seperti kurir tetap mendapatkan upah yang layak

Dampak Gratis Ongkir yang Tak Terbendung

Program gratis ongkir selama ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen e-commerce. Banyak pelanggan cenderung melakukan pembelian impulsif karena tergiur promo tersebut. Di sisi lain, strategi ini sering digunakan oleh platform besar untuk mendominasi pasar, bahkan dengan mengorbankan margin keuntungan dari sektor logistik.

Sayangnya, strategi ini menciptakan ketimpangan. UMKM tanpa dukungan dana besar sulit bersaing. Kurir pun terdampak karena beban kerja meningkat namun bayaran tak sepadan. Pemerintah melihat ini sebagai sinyal bahaya terhadap keberlanjutan industri logistik nasional.

Tujuan dan Dampak Kebijakan

Wakil Menteri Komdigi menegaskan bahwa program gratis ongkir tetap bermanfaat bagi konsumen dan produsen, namun perlu regulasi agar tidak merugikan pihak lain. Menurutnya, pembatasan ini diharapkan bisa menjaga persaingan pasar yang sehat dan melindungi kurir dari eksploitasi.

Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Hutagalung, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak melarang promo ongkir oleh e-commerce, melainkan mengatur potongan harga yang diberikan langsung oleh kurir atau perusahaan logistik. Diskon ekstrem dari pihak kurir dinilai berisiko menurunkan standar layanan hingga menimbulkan kerugian jangka panjang.

Penghitungan biaya pokok dalam kebijakan ini mencakup ongkos operasional, gaji pekerja, transportasi, teknologi, hingga biaya kerja sama antara kurir dan platform digital. Dengan sistem baru ini, hanya diskon yang wajar yang bisa dijalankan secara konsisten. 

Target Pemerintah: Ekosistem Digital yang Sehat

Komdigi menargetkan dalam 1,5 tahun ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor logistik mampu menjangkau 50% provinsi di Indonesia. Tujuannya bukan hanya merapikan sistem ongkir, tapi juga:

·         Meningkatkan mutu layanan dan perlindungan konsumen

·         Menjaga kompetisi usaha yang adil

·         Mendorong efisiensi dan inovasi teknologi ramah lingkungan

·         Membangun industri logistik yang kuat dan berkelanjutan

Selain itu, kebijakan ini juga dilihat sebagai langkah perlindungan terhadap “pahlawan logistik”, para kurir, agar tidak terjebak dalam sistem kerja eksploitatif demi program promosi yang tidak realistis. 

Keseimbangan untuk Semua

Pemerintah berharap, pembatasan gratis ongkir ini bisa menciptakan keseimbangan dalam industri digital. Konsumen tetap bisa menikmati layanan terjangkau, pelaku UMKM tidak tergerus dominasi platform besar, dan kurir tetap bekerja dalam kondisi yang manusiawi.Dengan regulasi ini, e-commerce Indonesia diharapkan tidak hanya tumbuh pesat, tapi juga tumbuh sehat dan adil bagi semua pelaku usaha, dan tidak bergantung pada praktik yang membebani sistem.