Kemnaker Hapus Batas Usia Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja. Aturan ini menjadi respons atas persoalan ketenagakerjaan yang kian kompleks di Indonesia, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), minimnya lapangan kerja, hingga diskriminasi dalam rekrutmen yang kerap kali menyulitkan pencari kerja, terutama yang sudah melewati batas usia tertentu. Melalui SE ini, Kemnaker menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga proses rekrutmen harus dilakukan secara objektif dan tanpa diskriminasi.

Isi utama dari SE tersebut melarang perusahaan atau pemberi kerja mencantumkan syarat yang bersifat diskriminatif dalam proses perekrutan. Bentuk diskriminasi yang dimaksud mencakup pembatasan usia, penampilan fisik, warna kulit, suku, dan latar belakang lainnya yang tidak relevan dengan kemampuan kerja. Dengan demikian, lowongan kerja tidak boleh lagi mencantumkan batas usia tertentu secara sembarangan, apalagi jika tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa aturan ini bertujuan mempertegas prinsip nondiskriminatif dan menekankan pentingnya rekrutmen yang berlandaskan pada kompetensi, bukan prasangka.Meski demikian, aturan ini tetap memberikan ruang pengecualian terkait syarat usia dalam kondisi tertentu. Dalam SE disebutkan bahwa persyaratan usia hanya dapat diterapkan jika pekerjaan atau jabatan tersebut memang secara nyata membutuhkan kemampuan khusus yang berkaitan langsung dengan usia atau kondisi fisik tertentu. Contohnya adalah pekerjaan dengan risiko tinggi atau yang membutuhkan kekuatan fisik ekstra. Namun, sekalipun ada pengecualian, syarat tersebut tidak boleh mengurangi hak kelompok usia tertentu untuk tetap memiliki kesempatan kerja yang adil.

Selain mengatur soal usia, SE ini juga menegaskan perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas. Praktik diskriminatif terhadap disabilitas dalam rekrutmen dilarang, kecuali jika memang terdapat kebutuhan pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi tanpa kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, semua pihak diminta menyusun proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan kerja yang rasional, bukan stigma atau stereotip.

Langkah Kemnaker ini mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM, Dr. Hempri Suyatna, menyatakan dukungannya terhadap penghapusan batas usia dalam lowongan kerja. Menurutnya, fleksibilitas sangat diperlukan di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya angka PHK di berbagai sektor industri. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan inklusif, serta memberi akses yang adil bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia agar tetap produktif.

Kebijakan ini juga dinilai selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pandangan pemerintah, dunia kerja seharusnya menjadi ruang yang inklusif, berkeadilan, dan terbuka bagi siapa saja, selama mereka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Diskriminasi atas dasar usia, penampilan, atau latar belakang lainnya dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman yang semakin menekankan meritokrasi dan keahlian.

Dengan terbitnya aturan ini, Kemnaker berharap agar seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, segera menyesuaikan proses perekrutan tenaga kerjanya agar tidak lagi mencantumkan syarat diskriminatif yang bisa merugikan pencari kerja. SE ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif. Ke depan, proses rekrutmen di Indonesia harus bisa menjadi cerminan dari semangat kesetaraan dan keberagaman yang menjunjung tinggi kemampuan individu, bukan sekadar faktor usia atau penampilan luar.