"Menatap Masa Depan Rupiah: Kebijakan Redenominasi dan Tantangannya"

Surabaya – Pemerintah dan Bank Indonesia kembali mewacanakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan mata uang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kebijakan itu adalah kewenangan bank sentral (Bank Indonesia).

“Itu kebijakan bank sentral. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan tadi kan. Jangan gue digebukin terus,” kata Purbaya kepada awak media di Universitas Airlangga Surabaya, Senin 10 November 2025. Purbaya menegaskan bahwa bank sentral atau Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan itu pada waktu yang tepat dan sesuai kebutuhannya. Namun, Purbaya juga menyatakan bahwa kebijakan redenominasi tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. “Nanti dia (bank sentral) akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan,” ucap Purbaya.

Bank Indonesia telah membeberkan alasan mengapa pemerintah mengusulkan rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi). RUU Redenominasi telah masuk ke dalam Prgram Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 22025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. “Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” kata Denny dalam keterangan tertulis pada Senin, 10 November 2025.

Menurut Denny, implementasi redenominasi akan tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Dia juga mengatakan BI akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung.

Denny mengklaim proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. “Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi,” ucap dia.

Rencana redenominasi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. PMK tersebut resmi diundangkan pada 3 November 2025 dan diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” demikian dikutip dari dokumen PMK, Jumat, 7 November 2025.