Pengangguran 2025 Terendah dalam 10 Tahun

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 4,76%, menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Capaian ini menunjukkan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menekan angka pengangguran, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Meski pengangguran masih menjadi tantangan pembangunan, tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir menandakan pemulihan yang konsisten pasca pandemi Covid-19. Program padat karya, insentif UMKM, dan perluasan kesempatan kerja menjadi kunci dalam membalikkan kondisi yang sempat memburuk di 2021.

Tren Dinamis dalam Satu Dekade

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2015 angka pengangguran Indonesia berada di posisi 5,81%. Angka ini menurun secara bertahap menjadi 5,5% pada 2016, 5,33% di 2017, lalu 5,10% pada 2018. Tren positif berlanjut pada 2019 dengan TPT 4,98%, dan menyentuh titik terendah 4,94% di 2020.

Namun, pandemi Covid-19 mengubah arah. Pada 2021, pengangguran melonjak tajam menjadi 6,26% akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Sejak 2022, tren mulai membaik: 5,83% (2022), 5,45% (2023), 4,82% (2024), hingga akhirnya 4,76% pada 2025.\

Menurut pengamat ketenagakerjaan, keberhasilan ini tak lepas dari stabilitas ekonomi, transformasi digital di sektor usaha, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pekerjaan formal dan informal.

Ketimpangan Antar Daerah

Meskipun secara nasional terjadi penurunan pengangguran, tingkat pengangguran masih bervariasi antar provinsi. Wilayah dengan pusat industri dan urbanisasi tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi karena persaingan kerja yang ketat dan tingginya mobilitas penduduk.

Sebaliknya, daerah yang mengandalkan sektor pertanian, perikanan, atau ekonomi berbasis komunitas mencatat angka pengangguran yang lebih rendah, meski sebagian besar tenaga kerjanya berada di sektor informal.

10 Provinsi dengan Pengangguran Terendah

BPS mencatat Bali sebagai provinsi dengan pengangguran terendah di 2025, yakni 1,58%. Pemulihan sektor pariwisata pascapandemi menjadi faktor utama, dengan lapangan kerja yang kembali terbuka di sektor jasa, perhotelan, dan ekonomi kreatif.Posisi kedua ditempati Papua Pegunungan (1,68%), diikuti Sulawesi Tengah (3,02%), Gorontalo (3,12%), dan Sulawesi Barat (3,17%). Karakteristik wilayah yang didominasi sektor agrikultur dan usaha mikro turut menekan angka pengangguran.

Daerah Istimewa Yogyakarta (3,18%) mencatatkan angka rendah meski dikenal sebagai kota pelajar. Hal ini didukung banyaknya UMKM serta sektor pendidikan dan pariwisata yang menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, NTB (3,22%), NTT (3,23%), Bengkulu (3,24%), dan Sulawesi Tenggara (3,27%) juga masuk 10 besar provinsi dengan pengangguran terendah. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, sektor tambang dan industri pengolahan nikel memberi kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, selain aktivitas ekonomi informal di pedesaan.

Menuju Ketenagakerjaan Inklusif

Capaian 2025 mencerminkan keberhasilan kebijakan yang fokus pada pembangunan manusia dan penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, tantangan masih membayangi, terutama dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah, dominasi sektor informal, serta perlunya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Ke depan, konsistensi kebijakan serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan dinilai penting agar tren positif ini berlanjut dan pengangguran bisa ditekan secara lebih merata dan berkelanjutan.