OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025

Depok, 08 Mei 2025 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat sebesar 66,46% pada tahun 2025, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 65,43%. Angka ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, yang penting untuk mendukung pengelolaan keuangan pribadi yang lebih baik.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2025, angka inklusi keuangan tercatat sebesar 80,51%, meningkat dari 75,02% pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal, termasuk perbankan, pasar modal, dan fintech.

Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia, mencakup 120 kabupaten/kota dengan 10.800 responden yang terlibat dalam penelitian. Proses pengumpulan data berlangsung selama hampir sebulan, dari 22 Januari hingga 11 Februari 2024, dengan tingkat respons yang sangat tinggi, mencapai 99,56%. Metodologi survei ini melibatkan pendekatan keberlanjutan untuk sektor jasa keuangan yang sudah ada, serta cakupan lebih luas yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan non-bank, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi, dan lembaga lainnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa hasil survei ini akan menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan baru untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia di masa depan. "Hasil survei ini memberikan gambaran jelas mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, yang akan sangat berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terpercaya," ujar Friderica.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa data ini akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

OJK dan BPS berharap dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan, masyarakat Indonesia akan semakin bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan dapat memanfaatkan berbagai produk keuangan yang tersedia dengan lebih optimal. Hal ini tentunya akan mempercepat tercapainya perekonomian yang lebih inklusif dan